Masa Depan Kelapa Sawit

Masa Depan Kelapa Sawit
Prof Dr Ir Feliatra DEA

Beberapa bulan terkahir ini saya mendapat beberapa tugas ke Malaysia, salah satunya adalah berkunjung ke Malaysian Palm Oil Board, yang merupakan institusi tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan industri kelapa sawit. Hal yang mencengangkan adalah institusi ini sudah menghasilkan industri sebanyak 120 macam dari kelapa sawit. Mungkinkah Riau melaksanakannya?

Potensi produksi minyak inti sawit Indonesia pada 2007 terbesar di dunia. Riau merupakan salah satu produksi sawit terbesar di Indonesia. Tetapi industri terbesar kita hanya mencapai CPO dan satu pabrik minyak goreng. Nilai tambah kelapa sawit di Riau belum dinikmati maksimal oleh industri lokal sehingga perlu pengembangan industri pengolahannya di Riau khususnya dan Indonesia umumnya.

Besarnya produksi CPO yang mampu dihasilkan, tentunya akan berdampak positif bagi perekenomian Indonesia, baik dari segi kontribusinya terhadap pendapatan negara, maupun besarnya tenaga kerja yang terserap di sektor industri ini yang mencapai 8,5 juta orang.

Tetapi sangat disayangkan, potensi sawit yang besar masih terhenti sampai pengolahan CPO, sementara potensi industri yang besar tersebut adalah industri-industri hilir yang bisa meningkatkan nilai tambah, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan akan dapat terwujud dengan cepat.

Di balik prestasi di atas, sederet permasalahan masih membelit industri ini. Agaknya, jika sebagian permasalahan saja bisa diatasi, Indonesia akan mampu memperoleh devisa jauh lebih besar daripada yang dapat kita nikmati saat ini. Salah satu permasalahan utamanya adalah masih rendahnya muatan teknologi yang mampu diterapkan, sehingga mayoritas devisa dari industri ini berasal dari industri hulunya.

Malaysian Palm Oil Board memegang peranan penting dari perkembangan tehnologi baru yang memberikan kongtribusi pada pengembangan industri palm oil di Malaysia. Instansi ini dibiayai oleh industri-industri kelapa sawit di Malaysia, melalui keuntungan dalam setiap ton palm oil yang diproduksi dan ditambah lagi dari pendanaan pemerintah, sehingga pengembangan dan keberadaan MPOB menjadi suatu yang sinergi antara perusahaan di bidang sawit dan hasil-hasil penelitian yang mereka lakukan.

Tahun 2007 Indonesia sudah menduduki posisi produsen dan ekportir nomor satu dunia CPO, karena mampu menghasilkan minyak sawit (CPO) sebanyak 21,7 juta metrik ton serta mengalahkan Malaysia yang hanya mampu mencapai 18,2 juta metrik ton. Kondisi ini mengembalikan kejayaan kelapa sawit Indonesia di era 1930-an dan 70-an, karena mampu sebagai market leader di pasar minyak sawit dunia.

Pembentukan kelembagaan setingkat Dewan Sawit Indonesia harus menjadi prioritas jika tidak ingin kalah bersaing dengan Dewan Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Board, MPOB). Kehadiran lembaga tersebut untuk mempertimbangkan kepentingan petani dan karyawan, pengusaha, peneliti, serta pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan di agroindustri kelapa sawit nasional. Lembaga ini juga diharapkan memperjuangkan kepentingan Indonesia pada tingkat Internasional, terutama pada saat negosiasi mengenai pembahasan konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (rountable on sustainable palm oil) dan perdagangan sawit dunia.

Inti persoalan di sini adalah penerapan strategi pembangunan berkelanjutan dengan memerhatikan sisi pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan upaya pelestarian lingkungan bidup. Pelaksanaan strategi dan taktis yang tepat akan mengurangi sisi-sisi kelemahan dan menonjolkan keunggulan Indonesia jika ingin tetap sebagai sebagai jawara sawit dunia. Penguasaan ekonomi dan teknologi yang mengandalkan potensi sumberdaya alam dan manusianya merupakan kunci sukses di sektor ini.

Kelemahan utama Indonesia adalah mekanisme pembiayaan yang mampu memberikan dukungan bagi proses produksi inovasi tersebut dalam skala ekonomis untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mekanisme pembiayaan yang dibutuhkan bagi suatu inovasi untuk sampai kepada tahapan produksi skala ekonomis tersebut tentunya tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pembiayaan biasa.

Dalam upaya meningkatkan industri kelapa sawit nasional, dengan adanya industri yang menyangkut industri hulu sampai hilir, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Beberapa hal penting yang perlu dicermati adalah :

Pertama, pembentukan kelembagaan setingkat Dewan Sawit Indonesia harus menjadi prioritas jika tidak ingin kalah bersaing dengan Dewan Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Board, MPOB). Kehadiran lembaga tersebut untuk mempertimbangkan kepentingan petani dan karyawan, pengusaha, peneliti, serta pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan di agroindustri kelapa sawit nasional.

Kedua, peningkatan aktivitas penelitian pada teknologi pembibitan supaya kita mampu menghasilkan bibit kelapa sawit yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan pasokan bibit kelapa sawit Indonesia. Ketiga, masih rendahnya kemampuan kita dalam meingkatkan nilai tambah melalui industri hilir. Dengan baiknya prospek industri kelapa sawit Indonesia, dan besarnya dukungan dari pemerintah maupun perbankan, maka kita telah memiliki cukup modal untuk mengembangkan industri hilir kita. Sudah saatnya kita mulai memfokuskan diri kepada industri hilir ini, karena ini akan bisa menjadi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan strategi pembangunan kita kepada industri dengan nilai tambah yang tinggi dan industri jasa.

Keempat, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Bagaimanapun, infrastruktur ekonomi merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Kalau hanya mengandalkan keunggulan komparatif, misalnya tenaga kerja murah dan sumber daya alam melimpah, sulit mengembangkan wilayah-wilayah potensial. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, irigasi, komunikasi, dan listrik, harus mendapat prioritas.

Kelima, cetak biru industri nasional harus dibuat. Industri nasional atau produsen nasional hanya berupaya menjual produk primernya saja. Pola ini harus dirombak total. Bahkan, di agroindustri misalnya, kalau perlu perbankan memiliki PBN. Jika Pemerintah memiliki road map pengembangan industri sawit sehingga akan lebih fokus.

Keenam, dana, insentif, bunga yang rendah, dan kebijakan fiskal yang kondusif dibuat. Seperti hal yang sudah diterapkan Malaysia. Hasilnya, Malaysia menjadi raja produk sawit maupun turunannya. Mereka membangun pabrik minyak goreng atau pengolahan sawit tidak dengan pipa biasa, tetapi galvanis. Hasilnya, ada nilai tambah pada harga tiga sampai lima kali lipat dari CPO.

Kini Malaysia, tak hanya memiliki pabrik yang banyak di industri manufaktur pengolahan turunan CPO, tetapi kebun yang luas. Kini produksinya mampu mencapai 12 juta ton per tahun.***

----------------------------------------------------------
Prof Dr Ir Feliatra DEA
Direktur Politeknik Pasir Pengaraian
Ketua Komisi Ketahanan Pangan Dewan Riset Daerah Propinsi Riau

Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Blogger Comment using Blogger
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]