Pajak Dari Kelapa Sawit dan Sektor Pertanian

Pajak Dari Kelapa Sawit dan Sektor Pertanian
Penerimaan pajak dari sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit melonjak cukup tinggi pada triwulan I 2008. Jika dibanding tahun lalu, penerimaan pajak di sektor ini naik hampir 150 persen.

”Pertumbuhan penerimaan dari sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 4 triliun. Kenaikannya hampir 150 persen,” kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di kantornya kemarin (4/4).Sedangkan penerimaan pajak dari sektor lain hanya mengalami sedikit peningkatan. Sektor industri naik 30 persen pada triwulan I 2008. Lalu, sektor perdagangan 33 persen, real estate dan usaha persewaan 30 persen, serta sektor pertambangan dan penggalian 27,6 persen. Adapun sektor yang paling rendah penerimaan pajaknya yakni dari keuangan yang hanya naik 11 persen dibanding tahun lalu.

Tingginya penerimaan pajak sektor perkebunan kelapa sawit disebabkan karena harganya yang naik di pasar dunia. Selain itu, pihaknya juga melakukan intensifikasi sektor perkebunan kelapa sawit sehingga dua faktor inilah yang menyebabkan naiknya penerimaan pajak sektor booming ini.

Seperti diketahui, terdapat lima perusahaan batu bara dan kelapa sawit yang memunyai tunggakan pajak sebesar Rp3,7 triliun periode 2004-2006. Hingga kini, baru satu perusahaan CPO yang melunasi tunggakan pajaknya. Sedangkan satu perusahaan lainnya baru membayarkan tunggakan pajak 2004 pada Mei 2008, kemudian tunggakan tahun 2005 dibayar Juni 2008, dan tunggakan 2006 dibayar Juli 2008. Namun, tiga perusahaan membayar tunggakan pajaknya dengan cara dicicil setiap bulannya. Darmin mengatakan, sebagian besar tunggakan pajak lima perusahaan belum masuk ke penerimaan pajak triwulan I 2008. ”Tunggakan pajak dari sektor ini akan kita terima triwulan II 2008,” ujarnya.

Kelima perusahaan ini juga diberi kesempatan untuk membayar pajak tahun 2007. Ditjen Pajak akan meneliti lebih lanjut pembayaran pajak lima perusahaan batubara dan CPO itu untuk mengetahui apakah ada kekurangan pembayaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab, Ditjen Pajak telah mencium modus penggelapan pajak untuk mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CPO di dalam negeri. Pihaknya baru menemukan modus ini beberapa waktu lalu. ”’Pemerintah kan menanggung PPN di dalam negeri. Ternyata, ada perusahaan besar yang melakukan ekspor tapi enggak diekspor untuk dapat PPN dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Ditjen Pajak optimistis bisa mencapai target penerimaan pajak 2008 sebesar Rp525,5 triliun. Sebab pertumbuhan penerimaan netto Ditjen Pajak tanpa Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas (Migas) periode Januari sampai Maret 2008 mencapai 42,7 persen, atau jauh di atas rata-rata penerimaan pajak lima tahun terakhir. ***

--------------------------------------------------------
source: riaupos
(owi/jpnn)


Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Blogger Comment using Blogger
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]