Bolehkah Kelapa Sawit Ditanam di Hutan Produksi?

Kementrian Kehutanan dalam waktu dekat mempersiapkan Peraturan Menteri yang mengizinkan penanaman pohon kelapa sawit menjadi bagian dari pembangunan hutan tanaman.

"Kita akan segera mengeluarkannya. Peraturan Pemerintah (PP)-nya sudah ada, tinggal peraturan menterinya saja," jawab Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementrian Kehutanan, Hadi Daryanto, di Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut Hadi, Permenhut yang mengatur tentang tata laksana usaha perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan ini diharapkan bisa menekan kerusakan hutan.

Hadi menambahkan Permen itu merujuk pada PP yang memperbolehkan dimasukkannya perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari usaha sektor kehutanan, namun, hal ini bukan berarti akan menarik kewenangan Kementerian Pertanian pada sektor tersebut.

"Dengan adanya peraturan ini diharapkan investasi di kelapa sawit tidak akan mengorbankan kawasan hutan, namun semuanya tetap bisa berjalan," ujarnya lagi.

Hadi mencontohkan bahwa di Malaysia system pengelolaan perkebunan kelapa sawit dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan sektor kehutanan. Bukan itu saja, malah organisasi dunia Food and Agriculture Organization atau FAO sudah mendifinisikan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah bagian dari kegiatan di kawasan hutan.

"Dengan ketentuan ini diharapkan akan mendorong dan menggenjot investasi pada sektor kehutanan. Namun demikian, bila Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan untuk memasukkan kelapa sawit dalam subsektor pertanian, hal itu juga tidak masalah," ujarnya lagi.

Menurutnya, sangat bodoh dan tidak wajar bila pemerintah Indonesia menggunakan dikotomi atau membedakan antara perkebunan dan kehutanan. Apalagi diatur perundang-undangan, seperti UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan seperti PP 6 tahun 2007 memperbolehkan penanaman pohon perkebunan dalam kawasan hutan tanaman.

"Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa berbagai jenis tanaman bisa dimasukkan dalam sektor kehutanan ini."

Apabila sektor perkebunan kelapa sawit dimasukkan menjadi bagian kegiatan kehutanan, maka akan ada HTI mozaik yang bukan hanya berisi tanaman keras, tetapi juga ada tanaman kelapa sawit.

"Jika masuk kebun maka semua sawit, tapi di kehutanan ada mozaik, 70 persen tanaman pokok, 25 persen tanaman kehidupan dan 5 persen tanaman pangan," terangnya.

Menurut dia, nantinya izin yang diberikan untuk perkebunan sawit di hutan produksi bukan lagi berupa hak guna usaha (HGU). Karena dengan HGU seolah-olah seperti milik pribadi, yang menyebabkan para investor akan melakukan efisiensi dimana semua ruang akan ditanami sawit.

Ia mencontohkan, di kehutanan terdapat yang namanya Hutan Tanaman Industri (HTI) dimana hal ini lebih bagus dari segi lingkungan karena ada zoning. Nah, ketentuan seperti ini nantnya akan diberlakukan jug untuk investasi kelapa sawit dan kepada regenerasi dari investasi yang sudah berjalan.

"Aturan ini susah untuk diterapkan pada hutan tanaman yang sudah jalan. Kedepan, pada regenerasi baru hal ini akan diberlakukan," katanya. *** (source: A027/K004 - ANTARA News )

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 comment :

  1. bisa gawat kalau perusahaan diberi izin perkebunan kelapasawit
    di dalam kawasan hutan produksi

    ReplyDelete


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]