Dua Group Perkebunan Sawit Ekspansi ke Papua

Dua perusahaan sawit besar diperkirakan akan menjadikan Provinsi Papua sebagai daerah perkebunan perusahaan mereka. Kedua group tersebut adalah Grup Rajawali dan Grup Merdeka. Menurut Staf Ahli Gubernur Papua, Agus Sumule di Timika, Group Rajawali menargetkan membangun kebun kelapa sawit sebanyak 23 ribu hektar di Kabupaten Keerom. Di pihak lain, Group Merdeka diperkirakan akan membangun lebih luas lagi dengan lokasi di Mimika.

"Strategi khusus telah disiapkan dalam hal ini guna mencegah penebangan hutan secara besar-besaran, dimana lahan yang digunakan untuk membangun perkebunan kelapa sawit harus disesuaikan dengan ketersediaan bibit sawit yang ada," kata Sumule lagi.

Mengenai investasi yang akan dilakukan di bidang perkebunan sawit ini, Gubernur Papua Barnabas Suebu jauh-jauh hari telah menetapkan beberapa kebijakan dalam hal pengelolaan hutan berkelanjutan yang wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit dimana ini mencakup seluruh hutan yang ada di propinsi Papua yang sudah didedikasikan bagi keselamatan Bumi dan juga bagi masa depan kemanusiaan secara menyeluruh.

Namun demikian, rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di Mimika ini mendapat sorotan serius oleh Frater Saul Wanimbo, seorang aktivis Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika.

Saul menyuarakan bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit yang rencananya akan dibuka ini, yakni dari Kampung Iwaka Distrik Mimika Baru sampai Kokonoa ibu kota Distrik Mimika Barat adalah merupakan kawasan sumber mata air bagi suku Kamoro yang menggantungkan hidup mereka yang berjejer di pesisir pantai Mimika.

Soul juga menyuarakan beralasan bahwa tanaman kelapa sawit terlalu banyak menyerap kadar air, sehingga dikhawatirkan akan merusak sumber air yang berakibat pada matinya  hutan bakau. Bila ini terjadi maka pada akhirnya akan membuat orang Kamoro juga akan mati.

Saul menuduh kebijakan pemerintah Papua dalam pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit ini merupakan upaya pemusnahan warga suku lokal Papua yang selama ini tidak memiliki keahlian bercocok tanam. Suku lokal terbiasa hidup dari perahu mereka dan mencari makanan yang telah disediakan oleh alam.

Tuduhan Soul itu ditanggapi Agus Sumule dengan bijaksana dimana beliau menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Suebu dalam memberi izin pada perusahaan perkebunan kelapa sawit semata-mata adalah murni untuk mengangkat derajat rakyat Papua dari kemiskinan berikut kesejahteraannya.
Samula menambahkan bahaw selama ini sektor kehutanan merupakan penyumbang APBD terbesar bagi propinsi Papua setelah tambang, namun sayangnya lebih dari 80 persen masyarakat Papua masih miskin dan tidak menikmatinya.***

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 comment :

  1. Terimakasih atas artikel anda yang menarik dan bermanfaat.
    Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis yang bisa anda kunjungi di
    Explore Indonesia

    ReplyDelete


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]