DBH Kelapa Sawit Mendesak Untuk Segera Diadakan

DBH bagi hasil kelapa sawit
DBH kelapa sawit atau Dana Bagi Hasil kelapa sawit perlu dikaji ulang oleh pemerintah untuk diadakan secepat mungkin. Kenapa? Karena selama ini yang menikmati hasilnya adalah Pemerintah pusat, sementara daerah tidak mendapat apa-apa, padahal dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas kelapa sawit ini murni daerah yang menanggung. Contohnya seperti masalah lingkungan, kerusakan jalan oleh truk pengangkut TBS dan CPO.

Daerah-daerah yang mengusulkannya DBH ini adalah propinsi-propinsi yang memiliki luas lahan sawit dan penghasil sawit di tanah air seperti propinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Palembang dan beberapa propinsi di Kalimantan.

Menurut Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar MSi, adanya wacana bagi hasil sawit ini beliau nilai sangat wajar sekali dan sangat relevan sekali untuk diterapkan. Hal ini karena dampak yang dihasilkan dari perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit jika tidak diawasi akan bisa merusak lingkungan yang ada.

Melalui perwakilan anggota DPR RI asal Riau, yakni Jon Erizal, wacana DBH kelapa sawit ini sudah mulai dibahas bersama komisi IX DPR RI.

Perlu diketahui bahwa Riau misalnya memiliki luas perkebunan sawit mencapai 273.000 hektar. Nah, perkebunan seluas ini sudah ada sejak belasan tahun yang lalu, namun kontribusi yang didapat daerah sama sekali nol besar, padahal setiap tahun daerah selalu mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan yang dilewati oleh truk-truk pengangkut buah sawit dan minyak sawit.

Judul: DBH Kelapa Sawit Mendesak Untuk Segera Diadakan
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 comment :

  1. Sir I want a best contact contact in Indonesia for Crude Palm Oil

    ReplyDelete


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]