Jokowi Tunda Izin Pembukaan 850 Ribu Ha Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedang serius menggodok rencana Moratorium perluasan perkebunan kelapa sawit yang didengungkan Presiden Joko Widodo menjadi sebuah Instruksi Presiden (Inpres). Saat ini draft rencana moratorium tersebut telah diserahkan ke LHK kepada Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan HAM.

"Segera kami bahas," tegas Dirjen Planologi Kehutanan dan Peta Lingkungan KLHK San Afri Awang saat ditemui dalam diskusi publik bertema perspektif kebangkitan bangsa melalui politik sumber daya alam nasional di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Selatan Jumat (20/5).  Dia mengatakan tinggal pembahasan rencana moratorium tersebut rampung dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan dikeluarkannya sebuah Inpres, pihaknya telah menunda proses perizinan terkait perluasan perkebunan kelapa sawit. Dari data yang diperoleh hingga kemarin, total ada sekitar 850.000 hektar lahan kelapa sawit yang telah diajukan lebih kurang 61 perusahaan untuk dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Hampir semuanya ada di hutan Kalimantan dan Papua. "Semuanya meminta dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit," tuturnya.

San Afri mengatakan bahwa luas lahan tersebut kemungkinan besar terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengajukan permohonan pembukaan perkebunan kelapa sawit termasuk di Sumatera.  Hal tersebut mengingatkan rencana kebijakan moratorium belum menjadi produk hukum yang jelas.

izin pembukaan lahan kelapa sawit ditunda

Kendati moratorium tersebut belum memiliki payung hukum yang jelas,  San menyatakan bahwa presiden Jokowi telah memerintahkan KLHK untuk menunda proses perizinan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin membuka perkebunan kelapa sawit yang baru. Tentang hal tersebut, Sann membantah bahwa langkah presiden dan KLH telah melanggar hukum karena sengaja menunda permohonan izin mereka.

"Nggak lah, kan bagian dari proses, kalau kebijakan seorang presiden mengarahkan, apakah itu bukan sebuah perintah kepada kami, saya tidak bilang benar-benar menghentikan, tapi kami tidak memprosesnya terlebih dahulu sebelum ada kepastian hukum," terangnya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan tersebut cukup penting dilakukan oleh pemerintah sebab menurutnya, area hutan di seluruh Indonesia semakin berkurang karena berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.  Data yang dihimpun saat ini, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 11,8 juta hektar di seluruh Indonesia.

"Hutan yang masih ada hutan alami ini cukuplah, sudah.... jangan lagi diapa-apakan. Mari kita selamatkan hutan alam yang susah ada, apalagi di Papua. Hutan di Papua harus kita berikan treatment khusus," ucapnya.

Namun ketika ditanya kapan pemerintah akan mengeluarkan Inpres terkait moratorium pembukaan perkebunan kelapa sawit, San Afri mengatakan bahwa hal itu belum dapat dipastikan saat ini.
(Laporan JPG, Jakarta)

-------------------
sumber: RiauPos Group

Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Blogger Comment using Blogger
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]