Pungutan Dana Ekspor Produk Hilir Sawit Diusulkan Turun

Dalam waktu dekat ini, Kementerian Perindustrian akan mengusulkan penurunan pungutan dana ekspor produk hilir sawit yang masih dikisaran 20 dolar AS per MT atau sekitar Rp 265.724,-. Tidak dipungkiri bahwa pungutan dana ekspor produk hilir sawit ini cukup tinggi dimana pungutan tersebut sangat memberatkan pengusaha dan dapat mengancam turunnya produksi dan ekspor produk hilir kelapa sawit

"Saat ini kami sedang bicarakan di Ke­menterian Koordinator Bidang Perekonomian untuk kita rasionalisasikan lagi harganya," ujar Pang­gah Susanto, Dirjen Industri Agro Kemente­rian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta.

Bagaimanapun, tingginya pungutan dana ekspor produk hilir sawit tersebut sangat kon­traproduktif terhadap industri hilir sawit. Hal ini nyata-nyata bisa meng­hambat ekspor dan malah bisa menurunkan produksi sawit.

"Sebagai informasi, bahwa usulan rencana penurunan pungutan dana ekspor produk hilir sawit  tersebut akan berlaku untuk seluruh produk turunan CPO, termasuk biodiesel dan minyak goreng," tambah Panggah lagi.

pungutan bea keluar dan dana ekspor produk hilir sawit

Namun demikian, model penurunan ini masih fleksibel dan turunnya ini karena harga CPO di pasar internasional akhir-akhir ini cenderung turun. Dan bagaimanapun, pungutan yang dikelola Badan Pen­gelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) untuk industri turunan sawit masih tetap ada dan masih diperlu­kan.

Dilain pihak, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indo­mesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai lain terhadap adanya pungutan dana ekspor produk hilir sawit ini. Ia menyebutkan bahwa pungutan dana produk hilir sawit sangat berpotensi menekan ekspor produk sawit secara ke­seluruhan.

Sinaga dengan terang-terangan menyatakan protes terhadap adanya pungutan dana ekspor produk hilir sawit yang masih diberlakukan ini.  Selain itu, pemerintah juga tidak bersikap kooperatir dimana tidak menga­jak asosiasi yang ada untuk terlibat dan mendiskusikannya.

"Kami sebenarnya sangat berharap sekali agar tim tarif yang dibentuk dapat berkomunikasi dengan asosiasi. Namun yang terjadi di luar yang kami harapkan, keputu­san pungutan dana ekspor dan bea keluar langsung diputuskan begitu saja," ujarnya kecewa.

Sinaga berpendapat bahwa dengan tetap adanya pungutan ini maka investasi yang telah digelontorkan investor di sektor hilir sawit sebesar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35 triliun pada 2012 lalu akan percuma dan tidak ada artinya. Kenapa? karena produk turunan sawit kita jadi sulit bersa­ing dengan negara kompetitor terbesar kita seperti Malaysia.

Sebagai informasi bahwa rencana pun­gutan ekspor produk hilir sawit diusulkan dalam Rapat Gabun­gan Tim Tariff pada Rabu tanggal 10/6/2016. Tim tarif yang dibentuk berasal dari perwakilan Kementerian Perdagangan, Ke­menterian Pertanian, Kementerin Perindustrian, Bea Cukai, Badan Kebijakan Fiskal.

Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Blogger Comment using Blogger
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]