Tentang Moratorium Sawit, Kementerian LHK Sindir LSM Jangan Asal Numpang Klaim

Jakarta | San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa kebijakan moratorium kelapa sawit berupa izin pembukaan lahan dari pelepasan kawasan hutan bukan lah karena tekanan negara asing maupun LSM. Ia.mengingatkan bahwa moratorium terjadi adalah bukti komitmen Indonesia untuk menekan pembabatan hutan atau deforestasi secara tidak terarah. Dan sebenarnya langkah tersebut sudah disiapkan sejak lama dan dalam waktu dekat ini akan dirumuskan dalam bentuk regulasi.

isi moratorium izin pembukaan lahan kelapa sawit

“Kami tidak pernah diperintah siapapun, dan kami memikirkannya sendiri. Jadi LSM tidak  bisa main klaim atas upaya-upaya deforestasi ini. Jangan numpang klaim-lah...,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Sebagai informasi bahwa pemerintah memutuskan moratorium atau penundaan izin perkebunan kelapa sawit berlaku selama 5 tahun atau sampai 2021 yang ditetapkan dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akhir pekan lalu, . Kebijakan itu akan dipayungi instruksi presiden yang diharapkan paling lambat keluar pada awal Agustus 2016.

Dalam masa moratorium ini, pemerintah melalui KLHK akan menangguhkan seluruh permohonan izin pelepasan kawasan hutan seluas 950.000 hektare yang saat ini tengah menunggu izin prinsip. Selain itu juga, pemerintah akan mengkaji ulang sekitar 2,3 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit ilegal yang ada di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Evaluasi juga akan dilakukan pada perkebunan sawit yang sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU) tapi sampai saat ini belum juga digarap pemenang konsesinya.

“Secara total ada sekitar 3,5 juta ha lahan dari izin pelepasan yang menjadi obyek moratorium. Yang sudah pasti di-hold itu 950.000 ha dari pelepasan,” kata Awang lagi.

Awang mengkalkulasi penangguhan pelepasan 950.000 ha hutan setidaknya bisa mencegah emisi 0,26 Gigaton karbon bila seluruhnya dikonvensi menjadi kebun sawit. Dengan demikian, kebijakan tersebut selaras dengan komitmen Indonesia memangkas emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 nanti.

“Moratorium ini harus melihat perspektif secara lebih luas. Salah satunya adalah aspek lingkungan,” kata Guru Besar Manajemen Hutan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

-----------------------------------
Editor : Martin Sihombing
source: http://industri.bisnis.com/
Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Blogger Comment using Blogger
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]