Moratorium Sawit Akan Pemerintah Prioritaskan Untuk Dirampungkan

Lusia Arumingtyas | Pada bulan April lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan membentuk memoratorium sawit dan batubara. Kementerian terkaitpun menindaklanjutinya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sekarang, aturan moratorium sawit disiapkan terlebih dahulu, baru menyusul moratorium untuk batubara.

”Kita lebih mendahulukan sawit. Tinggal norma dibikin PP (Peraturan Presiden-red). Juli semoga bisa kelar secepatnya,” ujar Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seusai acara Halal Bihalal di Manggala Wanabhakti, Senin (11/7/16) lalu.

Pemerintah Prioritas Rampungkan Aturan Moratorium Sawit dan tambang

Terkait moratorium sawit tersebut, KLHK akan segera melakukan evaluasi perizinan dan sudah membicarakan hal tersebut bersama Kementerian Pertanian dan malah telah diserahkan kepada Kementerian Perekonomian.

”Sudah dibahas dan didalami lho. Kami tunggu koordinasi saja,” kata San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Ruang KLHK.

Beleid berupa PP ini pun telah melalui tahap evaluasi terhadap izin-izin sawit. Dalam evaluasi ini, terdapat 61 permohonan perusahaan sawit seluas 948.00 hektar sudah dikabarkan untuk tidak akan dilanjutkan. Namun, izin-izin lama yang melalui tahap PP 60/2012 tetap diproses agar memberikan kepastian hukum.

”Kalau tak melalui skenario kita, pasti masuk penegakan hukum,” katanya.

Hasil evaluasi izin-izin perusahaan sawit tersebut akan selesai secara bertahap. Adapun evaluasi ini terdiri dari, yang pertama adalah evaluasi permohonan izin perkebunan sawit, yang kedua adalah izin pinsip, ketiga, sedang jalankan kewajiban tata batas dan yang keempat adalah izin-izin yang telah berjalan.

Moratorium Batubara Akan Menyusul
Setelah moratorium kelapa sawit, pemerintah secepatnya akan mengkaji perizinan moratorium tambang.

”Agak selektif juga karena tiap provinsi memiliki referensi masing-masing,” kata Siti. Artinya, ada provinsi meminta tak ada izin, namun adapula propinsi yang tidak mau diberlakukan.

Namun demikian, Siti memastikan bahwa izin-izin baru dalam tambang dipastikan tak akan keluar lagi. Mengenai kebijakan masing-masing provinsi, nanti akan kita lihat lagi. Kita terlebih dulu akan menyiapkan aturan ditingkat kabupaten atau kota hingga tingkat provinsi yang telah menyatakan mendukung moratorium tambang.

Dalam berita Mongabay sebelumnya pada bulan April 2016 lalu, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jokowi pernah menyatakan bahwa beliau ingin menguatkan komitmen dalam pelestarian lingkungan melalui moratorium izin kebun sawit dan tambang.

“Moratorium itu tak boleh minta konsesi lagi. Tak ada lagi yang dibuka untuk menanam sawit, tambang juga sama,” kata Jokowi dalam sambutan pada  pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Satwa dan Tumbuhan Liar di kepulauan Seribut tersebut.

Beliau juga mengatakan bahwa permasalahan yang sering muncul pada lahan sawit lebih disebabkan adanya kapasitas produksi yang kurang optimal dengan potensi lahan yang ada. Kondisi ini, katanya disebabkan  beberapa hal seperti terlambatnya peremajaan dan tak ada pemilihan bibit yang berkualitas.

“Jika dikerjakan dengan benar, produksi sawit dengan lahan sekarang pasti bisa meningkat, produksi bisa lebih dua kali,” katanya lagi optimis.

Presiden pun menginstruksikan tak memberikan izin untuk perluasan wilayah tambang. ”Jangan sampai ada lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi dan taman nasional, tata ruang tambang sudah, kalau tidak ya, tidak usah," ujar beliau tegas.

----------------------------------
source: http://www.mongabay.co.id/
Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Blogger Comment using Blogger
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]