Demi Kepentingan Siapakah RUU Perkelapasawitan Dibuat?

Lusia Arumingtyas | Parlemen RI dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan (RUU Sawit) dalam Prolegnas 2016 (Program Legislasi Nasional.dimana alasan pembuatan Undang-Undang ini menurut dewan tidak lain demi memberikan perlindungan di sektor sawit dan menghindari intervensi asing. Namun banyak kalangan mempertanyakan urgensi pembuatan UU ini.

”Urgensinya tidak ada, kalau mau kan bisa dengan cara memaksimalkan UU Perkebunan,” kata Jefry Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch, belum lama ini di Jakarta.

Jefry yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Perkebunan menegaskan bahwa komoditas ini memang menyumbangkan pemasukan besar bagi negara. Lihat saja pada tahun 2015 lalu, ekspor minyak sawit Indonesia menembus US$18 miliar. Namun demikian, perlu juga melihat pada dampak kebakaran hutan dan lahan di sektor ini. Juga kemungkinan terjadinya konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat, ini juga harus jadi bahan pertimbangan.

Di lain kesempatan, Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih menilai DPR ceroboh dalam memasukkan prolegnas RUU ini di saat masalah perkelapasawitan belum benar-benar tuntas.

”RUU ini justru malah bisa menguntungkan investor dan sebaliknya mencekik kami (petani, red.),” ujarnya tegas.

undang-undang kelapa sawit

Kajian Yang Dangkal
Tim Advokasi Keadilan Perkebunan yang terdiri dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, SPI, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy, dan Aliansi Petani Indonesia, menilai beberapa permasalahan sawit tidak dikaji secara mendalam seperti masalah kerusakan lingkungan hidup dalam tata air dan hulu sungai, perluasan lahan yang kurang terkontrol, isu pangan dan konflik dengan masyarakat.

”Sebaiknya harus ada dulu kesepahaman terkait masalah sawit ini, baru setelah itu membuat RUU,” ujar Saragih.

Marsel Andi dari SPKS menyebutkan,"Secara detil dalam draf RUU Perkelapasawitan terdapat 41 pasal yang sama dengan UU Perkebunan tahun 2014. Jadi, nampak jelas kesan terburu-buru yang terlihat dalam penyusunan RUU ini." ujarnya.

Bahkan menurutnya draf Pasal 30 dinilai mengesampingkan hak-hak petani dan masyarakat. Pasal itu menyebutkan bahwa investor akan mendapatkan kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Ini kok masalah petani minim dibahas. Juga soal pemberdayaan dan perlindungan petani, akses pembiayaan, kemitraan, dan gejolak harga tandan buah segar, semuanya ini  terlewatkan.

Menurutnya, perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikendalikan 10 perusahaan besar hingga kenaikan harga minyak tak imbang dengan peningkatan harga TBS di lingkungan petani yang jelas-jelas ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan petani.

Tim Advokasi ini mendesak DPR agar secepatnya menghentikan pembahasan RUU ini dan segera merevisi UU Perkebunan yang banyak mengesampingkan hak masyarakat.

"Pemerintah perlu segera melakukan audit terhadap perizinan semua perusahaan perkebunan sawit di Indonesia dan mendesak Presiden segera mengeluarkan kebijakan tertulis terkait moratorium sawit ini," tegasnya lagi.

Lahan Pangan Malah Jadi Perkebunan Sawit
DPR perlu mencermati banyaknya lahan pangan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini menurut catatan Sawit Watch, rata-rata setiap tahun terjadi konversi lahan pangan seluas 500.000 hektar yang berubah menjadi kebun sawit.

Kondisi ini tak sesuai dengan semangat pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, ekspansi sawit menggunakan lahan pertanian seperti padi, jagung dan palawija begitu gencarnya. Sebagai contoh di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, ada 250 hektar lahan pertanian padi ladang menjadi kebun sawit. Juga Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, terdapat 42.000 hektar lahan padi sonor di lahan gambut berubah menjadi kebun sawit dan kanal.

Salah seorang anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan bahwa RUU Perkelapasawitan muncul karena memiliki keuntungan besar untuk Indonesia tetapi belum ada payung hukumnya. Ini karena bisnis sawit hadir dengan beragam permasalahannya yang harus dituntaskan seperti kerusakan lingkungan sampai konflik dengan masyarakat.

Firman mengatakan bahwa RUU ini akan memproteksi petani yang terkena dampak monopoli perusahaan besar hingga tak bisa menjual buah sawitnya ke pabrik pengolahan milik perusahaan. Firman juga menyebut bahwa Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) bisa menyebabkan terjadinya monopoli dan kartelisasi baru dalam bisnis kelapa sawit ini.

“IPOP bisa membuat ekonomi para petani kecil menjadi lemah,” katanya. "Perusahaan besar yang tergabung di dalamnya tak boleh menerima TBS dari petani-petani kecil sehingga hal ini bisa membuat terjadinya pelemahan ekonomi masyarakat petani kecil itu sendiri. Aturan swasta ini tidak boleh menjadi rujukan.” tegasnya lagi.

Perlu diketahui bahwa IPOP adalah komitmen perusahaan-perusahaan besar sawit secara sepihak untuk beroperasi dengan memperhatikan lingkungan dan manusia (sawit berkelanjutan) yang ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada September 2014. Kesepakatan ini pun kerap disebut-sebut terbentuk karena adanya tekanan kepentingan asing karena adanya standar tinggi, seperti nol deforestasi, tak boleh bukan hutan, gambut, penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi dan berkarbon tinggi.

---------------------------------
Ditulis oleh: Lusia Arumingtyas
dikutip dari: http://www.mongabay.co.id/
Post A Comment
  • Facebook Comment using Facebook
  • Blogger Comment using Blogger
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :


Berita Lainnya

[Berita][twocolumns]